Isu invasi tenaga kerja Cina untuk apa yang disebut sebagai Rupiah Indonesia kemiripan baru ke Yuan ke perdebatan di media sosial dan mengesankan menikung etnis Cina.
Tapi munculnya masalah, menurut peneliti politik Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, tidak bisa menjadi bukti bahwa sentimen anti-Cina naik.
Karena, dalam sebuah penelitian 2001-2016 intoleransi terkait, sentimen kebencian terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sangat kecil, yaitu antara 0,8-1,5%.
Sebagai perbandingan, terbaru hasil penelitian Saiful per November 2016, kebencian terhadap kelompok ISIS mencapai 25,5%, terhadap kelompok LGBT 16,6%, serta terhadap kelompok komunis adalah 11% dan 5% orang Yahudi, sedangkan kebencian terhadap kelompok etnis Cina 0, 8 %.
Agen Domino - Namun, Saiful mengakui "gap" antara jumlah kebencian yang sedikit sentimen dengan kejadian, peristiwa, tindakan "atau kolektif dalam bentuk gerakan seperti demo dan menunjukkan menyapu anti-Cina / Cina tidak toleran terhadap orang-orang Kristen yang terjadi pada waktu Waktu tertentu".
Jadi apa yang menyebabkan masalah anti-Cina sekarang tampaknya lebih kuat?
"Jika kita melihat intoleransi di Indonesia, ia memfokuskan perhatian pada kelompok-kelompok tertentu, yang memobilisasi sentimen intoleransi itu, dan itu dimungkinkan ketika kelompok mendapatkan mitra, yang tujuannya berbeda sebenarnya, tetapi keduanya ingin memaksakan kekuasaan politik yang sama, "kata Saiful.
Saiful mengatakan bahwa penolakan kelompok FPI terhadap gubernur non-Muslim atau beretnik Cina "bukan cerita baru".
Agen Poker Online - "Tapi itu tidak pernah masalah yang sangat serius selama bertahun-tahun, itu menjadi serius ketika ada pihak lain yang memiliki kepentingan di Jakarta, dalam hal ini bagaimana mengatasi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dalam pemilu. Oleh karena itu, mereka bertemu di sudut, antara FPI dengan teman-temannya, MUI dengan teman-teman, bertemu dengan calon bersaing dengan Ahok. Kemudian membingkai anti-Cina untuk menjadi besar. itu bukan untuk dasar dalam masyarakat toleran, karena diciptakan oleh orang-orang ini, "kata Saiful.
Faktor motif politik di balik penguatan sentimen anti-Cina yang terjadi baru-baru ini juga diakui oleh Ketua Inti Gema Seni dan Budaya atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Candra Jap.
"Memang, dari dulu, jika ada konflik politik, selalu masalah ras dimainkan, lah ya kita sudah terlatih, dan masyarakat kita adalah untuk memahami pola seperti ini, ya Bukan sesuatu yang baru dan tidak menjadi kekhawatiran berlebihan Pola.. - Pola seperti ini tidak boleh digunakan lagi di negara kita ya, untuk politik dan demokrasi, "kata Chandra.
Meskipun Chandra mengaku ada sentimen anti-Cina yang menyebar melalui media sosial, ia menganggap bahwa "tidak ada yang berubah" pada pola interaksi dengan harian umum.
Sementara itu, media peneliti dari Institut Pers dan Studi Pembangunan Ignatius Haryanto, munculnya anti-Cina sentimen baru kali tidak hanya bermotif politik, tetapi juga manfaat ekonomi, khususnya melalui peran berbagai media online yang menghasilkan berita palsu.
Agen Domino Online - "Berita semacam ini sensasional, dan seolah-olah itu dianggap sebagai ancaman langsung bagi kehidupan mereka, jika ada 10 juta pekerja asing yang datang ke Indonesia, mereka pekerja begitu biasa di Indonesia mata pencaharian terganggu, beberapa kelompok tertentu kemudian menyebar hal semacam ini, dan orang-orang yang tidak cukup akrab dengan dunia digital merasa bahwa itu adalah kebenaran dan kemudian mereka pergi-maju, "kata Ignatius.
Menurut Ignatius, selain kelompok tertentu yang ingin "mendelegitimasi pemerintah sekarang", ada juga "tipuan media yang menerima manfaat material dari jumlah klik datang ke media, iklannya banyak."
Campuran politik, ekonomi, serta kurangnya pemahaman masyarakat untuk berbohong, menurut Ignatius, membuat isu sentimen anti-Cina menjadi viral.
Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas mengantisipasi memimpin pengembangan media sosial, Kamis (29/12) meminta agar media meminta menghasilkan tipuan online tidak jelas sumbernya untuk dievaluasi.
"Penegakan hukum harus tegas dan keras untuk ini. Dan kita harus mengevaluasi media online yang menghasilkan cerita yang tidak benar tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif, memfitnah," kata Presiden.
