 |
| Indeks Demokrasi Indonesia Memilki Tingkat Kebebasan Sipil Tertinggi Di Papua Dan Papua Barat |
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2015 mencapai 72,82, tidak banyak bergeser dari tahun sebelumnya yaitu 73,04. Pencapaian ini masih menempatkan Indonesia dalam kategori "menengah".
IDI adalah untuk patokan kinerja demokrasi di Indonesia, yang diukur berdasarkan tiga aspek: kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokratis. pengukuran IDI dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam); Kementerian Dalam Negeri; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Badan Pusat Statistik; dan PBB (UNDP).
"Memang, demokrasi Indonesia berkembang, sedang mencari bentuk yang tepat. Namun, tahun demi tahun, kita dapat melihat bahwa demokrasi telah matang, meskipun tidak sempurna," kata Menteri Koordinator Politik Sosialisasi IDI Wiranto di Jakarta, Rabu (30/11 ).
Pada kesempatan itu, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada 10 provinsi dengan indeks pembangunan demokrasi terbaik; di antara Papua dan Papua Barat, yang mencatat angka indeks tertinggi dalam aspek kebebasan sipil, meskipun ada upaya untuk menekan gerakan kemerdekaan.
Menurut IDI, Provinsi Papua memiliki kebebasan sipil yang tinggi, dengan indeks 82,72; Papua Barat serta indeks 92,33. Aspek kebebasan sipil diukur dengan kebebasan variabel berkumpul dan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
Temuan di Papua dan Papua Barat rupanya bertentangan dengan banyak laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan aktivis ditangkap.
Amnesty International mencatat pada aparat menangkap Mei 2015 264 aktivis berencana demonstrasi damai untuk memperingati 52 tahun penyerahan Papua kepada pemerintah Indonesia oleh PBB.
Agen Domino - Kemudian 216 anggota Komite Nasional Papua Barat sewenang-wenang menahan untuk berpartisipasi dalam protes damai mendukung masuknya Papua ke organisasi MSG.
Meskipun Presiden Joko Widodo telah mencabut larangan untuk mengunjungi Papua bagi jurnalis asing, kebijakan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan sampai akhir tahun. Pada awal Oktober, tiga aktivis Papua yang didampingi seorang jurnalis Perancis menutupi kegiatan KNPB ditangkap dan diinterogasi oleh petugas imigrasi.
Selain itu, ancaman terhadap kebebasan beragama dilaporkan terus. Pada bulan Juli 2015, ada sebuah masjid yang terbakar di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, ketika umat Islam merayakan Idul Fitri. Kerusuhan dipicu oleh petugas yang diduga menembak ke arah anggota gereja Injil Indonesia (GIDI) memprotes suara dari masjid karena mengganggu ibadah mereka di gereja.
Papua anggota Dewan Legislatif, Ruben Magay mengatakan indeks itu bertentangan dengan kenyataan di lapangan.
"Setiap tindakan yang diambil oleh rakyat Papua kepada pemerintah, dalam hal pelanggaran hak asasi manusia juga dalam hal kehidupan ekonomi, itu selalu dibungkam oleh TNI / Polri, yang selalu melakukan blocking group setiap orang yang mengekspresikan aspirasi. Demokrasi di Papua tidak jalan, "kata Ruben
Agen Domino Online - Salah satu bukti pencegahan, lanjut Ruben, adalah dekrit yang dikeluarkan oleh polisi dalam mengantisipasi demonstrasi yang direncanakan pada tanggal 1 Desember. Polisi Ruben mengklaim itu sulit bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi pada hari yang disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.
"Pada 1 itu adalah fakta sejarah yang dialami oleh rakyat Papua, sehingga negara-negara lain tidak dapat menutup sejarah kita alami."
Namun, Hukum dan Keamanan Wiranto berpendapat bahwa hak atas kebebasan berekspresi di Papua perlu penegakan seimbang.
"Masalahnya adalah ada ketika hukum sedikit berlebihan dalam menekan kebebasan terlalu banyak dan kemudian dicap sebagai pelanggaran hak asasi manusia," kata Wiranto.
"Ini adalah tugas kita untuk menyeimbangkannya, tapi kami juga meminta masyarakat untuk bersabar dan menilai berkeseimbangan antara kami menjunjung tinggi demokrasi dan bagaimana kita menjaga demokrasi dan aturan hukum yang benar-benar baik."
Kemenko Polhukam menjamin independensi penilaian IDI karena pengukuran melibatkan tim ahli independen dan dibantu oleh UNDP. pengukuran IDI dilakukan dengan cerita metode pengkodean surat kabar dan dokumen, diskusi kelompok dan wawancara.
masyarakat Indonesia 'tidak siap'
Kepala Statistik Suhariyanto mengatakan aspek kebebasan sipil dalam IDI tercatat sebagai aspek dengan aspek indeks tertinggi dibandingkan dari lembaga-lembaga politik dan demokrasi.
"Namun demikian, perlu dicatat bahwa selama 2014-2015 (indeks kebebasan sipil) menurun karena mereka sering terjadi menahan diri, larangan, dan intimidasi terhadap kegiatan penyampaian pendapat, baik oleh pejabat pemerintah dan masyarakat."
Demikian juga, ancaman terhadap pers, seperti larangan cakupan, intimidasi, perampasan alat kerja, kekerasan fisik, "jelasnya.
Suhariyanto menambahkan pada tahun 2015 juga terjadi 269 pemilihan kepala daerah secara serentak di 32 provinsi "yang bisa disertai dengan langkah-langkah kurang demokratis."
Agen Poker Online - Namun, Menteri Koordinator Indonesian Politik bependapat masyarakat "tidak siap" untuk demokrasi bebas. Itu karena ia percaya pada gagasan mantan Wakil Presiden Boediono, bahwa "demokrasi bisa berkembang dengan baik ketika ekonomi zona keamanan untuk demokrasi telah mencapai US $ 6.000 per kapita."
Pendapatan rata-rata per kapita di Indonesia adalah US $ 3.000 atau setara dengan Rp40 juta.
"Itu memang masyarakat, pada kenyataannya, benar-benar tidak siap untuk latihan secara bebas.
"... Ini adalah di mana ada perjuangan antara kebebasan individu, kelompok kebebasan demokrasi yang harus dikaitkan dengan kewajiban untuk mengakui hukum yang berlaku untuk meredam demokrasi yang berlebihan atau kebebasan," kata Wiranto.
